Ruu kuhp

DPR RI dan pemerintah sendiri masih mempunyai waktu untuk merubah itu. Pasal , mengatur tentang pembatasan seseorang menerbitkan hal yang sifatnya dapat dipidana karena disuruh oleh orang yang tidak diketahui, atau karena disuruh oleh orang yang diketahui atau patut diduga bahwa orang tersebut tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri. Copyright - PT. Maka kami putuskan tadi Bamus Badan Musyawarah itu dilanjutkan pada masa sidang berikutnya," kata Bamsoet, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin kemarin.

Uploader: JoJogrel
Date Added: 2 July 2011
File Size: 31.35 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 10265
Price: Free* [*Free Regsitration Required]





Sebanyak sembilan pasal di RKUHP mengatur tentang pemidanaan kepada seseorang yang bukan wewenangnya membocorkan informasi mengenai pertahanan negara, rahasia negara dan kepentingan negara.

Pasal danmengatur tentang pembatasan ekspresi yang dapat mempengaruhi hakim dalam memimpin persidangan.

Aparat penegak hukum pun berpotensi untuk membuat interpretasi sendiri terkait hal itu. Maka kami putuskan tadi Bamus Badan Musyawarah itu dilanjutkan pada masa sidang berikutnya," kata Bamsoet, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin kemarin.

Harusnya ada ketentuan yang jelas lagi soal itu," ujar dia. Tentu dalam konteks ini, wartawan sangat rentang terjerat pasal ini. Apalagi kualitas penyidik sekarang kan masih belum mengerti UU Pers adalah lex specialist," ujar Gading.

Copyright - PT. Tidak hanya membatasi ruang gerak, namun juga membunuh demokrasi Indonesia," ujar Ditta. Sebab bisa saja pembatasan dilakukan untuk menutup-nutupi hal lain yang seharusnya diketahui publik. Selain itu, sulit menentukan apakah pembatasan ini benar-benar dibutuhkan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional.

Termasuk apabila hal tersebut patut diduga bohong. Aneka Paradoks dalam Hari Pers Nasional Pada rapat paripurna Senin kemarin, wakil rakyat justru memperpanjang pembahasan Undang-undang tersebut. Sedangkan Pasal ruj, mengatur tentang pemidanaan pelaku yang menyiarkan berita tidak pasti, berlebihan atau tidak lengkap juga dibatasi, termasuk apabila hal tersebut patut diduga dapat menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Sebanyak 16 pasal di dalam drafnya berpotensi membungkam kemerdekaan pers serta kebebasan berekspresi masyarakat.

Nah untuk kihp yang tidak didefinisikan, sangat tidak layak apabila perbuatannya diganjar penjara maksimal 20 tahun," ujar Hasim. Sebab, dalam UU Pers, sengketa pemberitaan tak dapat langsung dipidanakan, melainkan harus melalui mekanisme kajian oleh lembaga kode etik profesi wartawan, yakni Dewan Pers. Pasal menjelaskan bahwa pasal dan tergantung dari sifat tulisan atau gambar yang diterbitkan atau dicetak. Menjadi problematika sendiri dan akan menjadi tidak seragam nantinya," lanjut dia.

Ia menilai tidak realistis jika disahkan sekarang. Artinya, segala ekspresi yang dinilai dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara berpotensi kugp.

Pertama, tidak ada seorangpun yang dapat memastikan konsistensi pernyataan narasumber. Aneka Paradoks dalam Hari Pers Nasional Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Ahmad Nurhasim mengatakan, melalui pasal-pasal tersebut, seorang jurnalis bisa dijerat hukum jika menyiarkan informasi atau dokumen yang dianggap negara merupakan rahasia.

Pasalmengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat.

16 Pasal RKUHP Ini Mengancam Kebebasan Pers dan Masyarakat Halaman all - santicavision.info

Sembilan pasal yang dimaksud, yakni Pasal,,dan Pasalmengatur tentang pembatasan seseorang menerbitkan hal yang sifatnya dapat dipidana karena disuruh oleh orang yang tidak diketahui, atau karena disuruh oleh orang yang diketahui atau patut diduga bahwa orang tersebut tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.

Koordinator Safenet Damar Juniarto berpendapat, pasal-pasal itu bersifat kabur, tidak jelas "Sifat tulisan dan gambar, baik sebagai tindak pidana aduan atau bukan, bisa terbuka pada penafsiran ang berbeda-beda. Direktur LBH Pers Nawawi Bahrudin yang tergabung dalam koalisi menegaskan, pasal ini merugikan kerja jurnalistik dalam penulisan berita.

Sebab, pasal itu tidak mengatur jelas tentang kategori-kategori perbuatan pidananya.

Tentang Berita Bohong Pasalmengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat. Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Ahmad Nurhasim mengatakan, melalui pasal-pasal tersebut, seorang jurnalis bisa dijerat hukum jika menyiarkan informasi atau dokumen yang dianggap negara merupakan rahasia.

16 Pasal RKUHP Ini Mengancam Kebebasan Pers dan Masyarakat...

Jika ekspresi yang dimaksud ditujukan bagi segala bentuk ekspresi yang muncul termasuk pemberitaan media, Ditta yakin bukan hanya wartawan yang berpotensi terjerat pertama kuph pasal ini, melainkan juga masyarakat atau aktivis yang mengkritik peradilan. Penulis Fabian Januarius Kuwado.

Padahal menyiarkan dokumen itu sebagai produk jurnalistik euu dalam rangka memberikan informasi yang seakurat mungkin kepada masyarakat sekaligus menjadi 'watch dog'. Apabila tulisan dan gambar itu dikategorikan delik aduan, maka penerbit dan pencetak dapat dituntut berdasarkan aduan.

About the Author: Tygotaur

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *